MODUL WAWASAN KEBANGSAAN KEPEMIMPINAN PANCASILA by 1. Materi Pokok 1 Konsep Wawasan Kebangsaan Meliputi Keempat Konsensus Dasar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Serta Nilai Nilai Dasar Bela Indikator Memahami konsep wawasan kebangsaan yang meliputi keempat Konsensus dasar kehidupan berbangsa dan bernegara serta nilai-nilai dasar bela Sub Materi Pokok a. Pengantar Wawasan 1. Wawasan kebangsaan dapat dimaknai sebagai cara pandang kita baik ke dalam maupun ke luar, secara pribadi maupun secara kolektif, yang dilandasi oleh keikhlasan, keinsyafan, dan rasa syukur atas personalitas, identitas, dan segenap keberadaan kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia untuk terus mengembangkan berbagai kelebihan yang dimiliki, serta memperbaiki kekurangan - kekurangan yang ada demi keselamatan, keutuhan, keberlangsungan, dan kemajuan bersama sebagai bangsa 1. Deklarasi 2. Wawasan 3. Wawasan 2. Bela Negara adalah sikap dan tindakan warga negara yang dilandasi rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, kerelaan berkorban guna menghadapi setiap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan ATHG baik yang datang dari dalam maupun dari luar yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan Negara, keutuhan wilayah, yuridiksi nasional dan nilai – nilai luhur Pancasila dan Undang- Undang Dasar 3. Nilai nilai dalam Wawasan a. Nilai dalam b. Nilai dalam UUD c. Nilai dalam d. Nilai dalam Bhineka Tunggal a. Pancasila, UUD NRI tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, keempatnya merupakan unsur penting dalam wawasan kebangsaan yang selalu menyertai kehidupan berbangsa dan bernegara 4 konsensus b. Wawasan Nusantara bukanlah sekadar konsep kewilayahan, ia adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai jati diri, lingkungan geografi, dan sumber dayanya, serta segala potensi fisik dan non fisik yang terkandung dan lahir dari interaksi elemen- elemen tersebut, sebagai elemen kekuatan dan lingkungan strategis nasional dalam satu kesatuan yang utuh berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, yang terwujud dalam 8 delapan gatra atau yang disebut sebagai Asta c. Globalisasi memberi kebebasan dalam mengakses informasi yang dapat menimbulkan eksesif di berbagai bidang, menantang eksistensi sifat-sifat dan kebudayaan bangsa Ketahanan Latihan untuk lebih memahami konsep wawasan kebangsaan 1. Mengapa Pancasila diyakini sebagai ideologi yang paling tepat bagi bangsa Indonesia? 2. Mengapa Bhinneka Tunggal Ika dijadikan semboyan NKRI? 3. Jelaskan dengan kalimat sendiri, apa pendapat Saudara mengenai Wawasan Nusantara? Umpan Balik dan Tindak Sudahkah saudara menjawab soal-soal pertanyaan di atas? Jika sudah maka saudara dapat melanjutkan untuk mempelajari materi berikutnya. Jika belum, maka saudara dapat mempelajari kembali materi di atas. 2. Materi Pokok 2 Rangkaian Pemikiran Deklarasi Juanda, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional Sebagai Dasar Praktik Analisis Berbasis Indikator Menganalisis rangkaian pemikiran Deklarasi Djuanda, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional sebagai dasar praktik analisis berbasis Sub Materi 1. Deklarasi 1. Semangat juang Balaputradewa dan Gadjah Mada dilanjutkan oleh Djuanda pada tahun 1957 dengan pandangannya bahwa lautan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah yang menyambungkan antar pulau di 2. Territiale Zee en Maritiem Kringen Ordonantie Ordonansi Tentang Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim tahun 1939. Peraturan tersebut hanya mengakui batas wilayah laut negara hanya sejauh 3 mil dari garis 3. Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957 yang isinya menyatakan kepada dunia bahwa segala perairan yang menghubungkan kepulauan di Indonesia masuk dalam teritori Republik 4. Deklarasi tersebut diakui dan disahkan pada Konvensi Hukum Laut PBB United Nation Convention on Law of Sea/ UNCLOS di tahun 2. Keteladanan Bela Negara 1. Sikap rela berkorban dengan menolak bayaran yang lebih tinggi demi pengabdian menjadi teladan yang layak 2. Tetap pada pendiriannya untuk tidak bergabung dengan 3. Menjadi Menteri 17 kali hingga beliau dijuluki sebagai “Menteri Maraton" 4. Beliau sangat mementingkan persatuan dan kesatuan demi kemaslahatan 5. Pejuang persatuan dan keutuhan wilayah melalui Deklarasi 3. Keutuhan Teritorial dan Segenap Elemen Kekuatan 1. Keutuhan teritorial Indonesia mulai dikenal dalam Deklarasi Djuanda tahun 1957 yang merupakan cikal bakal Wawasan Nusantara sebagai bentuk pandangan akan kesatuan wilayah dari laut, darat, dan 2. Elemen- elemen kekuatan negara Indonesia tergabung dalam Asta Gatra, 4. Kaitan Wawasan Nusantara dan Ketahanan 1. Wawasan nusantara merupakan cara pandang ke dalam diri atau ke luar diri bangsa dalam memandang hidup untuk mencapai tujuan 2. Ketahanan nasional merupakan suatu kondisi yang harus kita capai bersama dari aspek Asta Gatra demi tercapainya tujuan 5. Astagatra sebagai Alat Trigatra + Pancagatra digunakan untuk menganalisis kaitan wawasan nusantara dengan ketahanan a. Deklarasi Djuanda adalah pernyataan mengenai wilayah segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya, merupakan wilayah kedaulatan kesatuan Republik b. Setelah lulus dari masa perkuliahannya Djuanda lebih memilih mengajar di almamater nya pada masa SMA-nya terdahulu, padahal beliau ditawari untuk menjadi dosen di almamater nya dengan upah yang lebih c. Keutuhan teritorial Indonesia mulai dikenal dalam Deklarasi Djuanda tahun 1957 yang merupakan cikal bakal Wawasan Nusantara sebagai bentuk pandangan akan kesatuan wilayah dari laut, darat, dan d. Mewujudkan Ketahanan Nasional perlu pemahaman terhadap Wawasan Nusantara yang diterjemahkan dalam bentuk strategi yang dapat disebut dengan Untuk menganalisis lebih lanjut tentang pemberantasan korupsi jangka panjang, Saudara diminta melakukan pencarian informasi information search dari berbagai sumber akademik mengenai Rangkaian pemikiran Deklarasi Djuanda, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional sebagai dasar praktik analisis berbasis Asta Gatra. Kemudian, melakukan diskusi secara berpasangan Think, Pair, Share atau kelompok kecil Buzz-Group Discussion. Dalam kesempatan diskusi tersebut Saudara dapat memberikan contoh ilustrasi verbal, grafis, piktorial/ilustrasi/rujuk-silang ke sumber digital sebagai penguatan Cross- referencing dan/atau perluasan substansi atau proses yang perlu Umpan Balik dan Tindak Sudahkah saudara melakukan information search lebih mendalam mengenai materi pokok di atas dan memahaminya? Jika sudah maka saudara dapat melanjutkan untuk mempelajari materi berikutnya. Jika belum, maka saudara diharapkan dapat meneruskan pencarian informasi mengenai materi di atas. 3. Materi Pokok 3 Signifikansi Visi dan Tujuan Negara bagi Pembangunan Nasional serta Kaitannya dengan Pancasila dalam Kerangka Kerja Nilai Nilai Dasar Bela Indikator Memahami signifikansi visi dan tujuan negara bagi pembangunan nasional serta kaitannya dengan Pancasila dalam kerangka kerja nilai- nilai dasar bela Sub Materi 1. Review Visi dan Tujuan Negara dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1. Visi NKRI secara otentik termuat di dalam dokumen yuridis hukum positif tertinggi yang ada dan berlaku di dalam konstitusi yaitu pada Pembukaan UUD NRI tahun 1945. Ditegaskan bahwa visi Indonesia merdeka adalah untuk mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan 2. Tujuan pembangunan nasional yang terdapat di dalam TAP MPR No. II/MPR/1993 menyatakan bahwa pembangunan nasional diarahkan untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya yang meliputi aspek rohani dan jasmani, spiritual-material, seperti yang dituangkan dalam lagu kebangsaan Indonesia Raya, “bangunlah jiwanya dan bangunlah badannya”. Untuk memahami hal ini maka kita dapat mengacu kepada konsep umum mengenai 2. Sistematika dan Tujuan Pembangunan Nasional sebagai Upaya Perwujudan Visi dan Tujuan Kecintaan kita kepada tanah air harus sesuai dan dilandasi oleh kesadaran berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan visi Pancasila yang kita yakini secara konsisten dengan kerelaan berkorban bagi bangsa dan negara dalam bentuk aneka kemampuan awal bela negara di berbagai bidang sesuai 3. Pembangunan Nasional dan Nilai-nilai Dasar Bela 1. Pembangunan nasional yang tengah, sedang, dan akan berlangsung, dilaksanakan melintas segenap bidang dan sektor kehidupan 2. Empat Menko di Kabinet menggambarkan tujuan pembangunan a. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial, menjadi ranah utama Kementerian Koordinator Kemenko Politik, Hukum, dan Keamanan Polhukam. 2. Memajukan kesejahteraan umum, menjadi ranah utama Kemenko 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa, menjadi ranah utama Kemenko Pembangunan Kemanusiaan dan Kebudayaan PMK. 4. Kemenko Kemaritiman menjadi cerminan perwujudan doktrin Geopolitik Nasional Wawasan Nusantara yang merupakan bagian dari konsepsi dari trigatra geografi, demografi, dan kekayaan sumber daya alam. 4. Signifikansi Pancasila dalam Kerangka Kerja Nilai-nilai Dasar Bela a. Pancasila sangat mempengaruhi setiap nilai-nilai bela negara. Nilai ketiga bela negara untuk yakin pancasila sebagai ideologi bangsa akan mempengaruhi nilai bela negara yang pertama hingga yang b. Sila ketiga persatuan Indonesia sangat berpengaruh terhadap nilai pertama cinta tanah air, nilai kedua sadar berbangsa dan bernegara, nilai keempat rela berkorban. a. Visi dalam Pembukaan UUD NRI tahun 1945 merupakan esensi dari Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Dengan kenyataan ini maka segenap upaya/ program/ strategi/ kebijakan pembangunan nasional harus diarahkan untuk mewujudkan visi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan b. Pembangunan nasional membutuhkan gerakan dari para pemimpin negeri untuk menggerakkan masyarakatnya termasuk para menteri dan aparatnya menuju pembangunan nasional yang meliputi aspek material dan c. Pancasila sangat mempengaruhi setiap nilai-nilai bela negara. Nilai ketiga bela negara untuk yakin pancasila sebagai ideologi bangsa akan mempengaruhi nilai bela negara yang pertama hingga yang Untuk menganalisis lebih lanjut tentang pemberantasan korupsi jangka panjang, Saudara diminta melakukan analisis reflektif tentang rasional Mengapa dan Implikasi Bagaimana signifikansi visi dan tujuan negara bagi pembangunan nasional serta kaitannya dengan Pancasila dalam kerangka kerja nilai-nilai dasar bela negara melalui diskusi pasangan Think, Pair, Share atau kelompok kecil Buzz-Group Discussion. Dalam kesempatan diskusi tersebut Saudara dapat memberikan contoh ilustrasi verbal, grafis, piktorial/ilustrasi/rujuk-silang ke sumber digital sebagai penguatan Cross-referencing dan/atau perluasan substansi atau proses yang perlu Umpan Balik dan Tindak Sudahkah saudara memahami mengenai materi di atas? Setelah saudara membaca uraian mengenai tujuan negara, pembangunan nasional, serta konsepsi bela negara berdasarkan pada Pancasila diharapkan saudara dapat mengerjakan soal-soal di atas dan meresapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Jika belum, saudara dapat mempelajarinya kembali. 4. Materi Pokok 4 Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang dan Kesinambungan Kinerja sebagai Refleksi Wawasan Kebangsaan dan Bela Indikator Memahami pemberantasan korupsi jangka panjang sebagai basis kesinambungan pembangunan kinerja sebagai refleksi wawasan kebangsaan dan bela Sub Materi 1. Pemberantasan Lemahnya integritas dan rendahnya kesadaran bela negara menyebabkan seseorang rentan atau tergoda untuk melakukan tindakan 2. Kesinambungan Korupsi dan perilaku koruptif muncul menggerus benteng etika dan akuntabilitas, serta semangat anti korupsi. Hal ini dipastikan akan menihilkan makna kompetensi, menghancurkan integritas organisasi dan kepercayaan publik, meruntuhkan kinerja organisasi dan kepuasan publik, yang juga berarti pengkhianatan terhadap amanah negara dan pengorbanan rakyat. Mengakibatkan kesinambungan kinerja tidak a. Korupsi terjadi disebabkan adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dimiliki oleh pejabat atau pegawai demi kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan pribadi atau keluarga, sanak saudara dan b. Integritas dimaknai sebagai kesetiaan pada beberapa proyek hidup mendasar yang paling membentuk identitas diri individu yang c. Peranan pemimpin sebagai sosok individu sentral dalam suatu organisasi terutama dalam instansi pemerintah yang digerakkan oleh ASN sangat penting untuk menularkan sifat Untuk menganalisis lebih lanjut tentang pemberantasan korupsi jangka panjang, Saudara diminta melakukan analisis reflektif tentang rasional Mengapa dan Implikasi Bagaimana pemberantasan korupsi tersebut dalam kesinambungan kinerja sebagai refleksi Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara melalui diskusi pasangan Think, Pair, Share atau kelompok kecil Buzz-Group Discussion. Dalam kesempatan diskusi tersebut Saudara dapat memberikan contoh ilustrasi verbal, grafis, piktorial/ilustrasi/rujuk-silang ke sumber digital sebagai penguatan Cross- referencing dan/atau perluasan substansi atau proses yang perlu Umpan Balik dan Tindak Sudahkah saudara berdiskusi tentang Pemberantasan korupsi jangka panjang dan kesinambungan kinerja sebagai refleksi wawasan kebangsaan dan bela negara? Jika sudah, saudara dapat melanjutkan mempelajari materi pokok berikutnya. Jika belum, saudara dapat mempelajari materinya kembali. 5. Materi Pokok 5 Inventarisasi Solusi Kreatif dan Kekinian dalam Kerangka Kerja Nilai Nilai Dasar Bela Negara sebagai Wujud Kewaspadaan Nasional mengantisipasi hambatan pemberantasan korupsi dan kesinambungan kinerja organisasi pelayanan Indikator Menganalisis penerapan wawasan kebangsaan, dan nilai-nilai dasar bela negara sebagai kerangka kerja dalam melakukan inventarisasi solusi kreatif dan kekinian guna mengantisipasi hambatan pemberantasan korupsi dan kesinambungan kinerja organisasi pelayanan publik sebagai wujud kewaspadaan Sub Materi 1. Penyegaran Konsep Kewaspadaan Kewaspadaan nasional adalah suatu sikap yang terbangun dari rasa peduli dan rasa tanggung jawab serta perhatian seorang warga negara terhadap kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dari suatu potensi Perubahan lingkungan strategis akan selalu berpengaruh bagi Indonesia. Era globalisasi membuat dinamika perubahan lingkungan strategis berkembang semakin cepat dan sulit di prediksi. Oleh karena itu penting bagi Indonesia untuk selalu tanggap terhadap perubahan lingkungan strategis, agar dapat selalu beradaptasi dan selalu bertahan terhadap ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan AGHT. a. Kewaspadaan nasional menurut Lembaga Ketahanan Nasional adalah suatu sikap dalam hubungannya dengan nasionalisme yang dibangun dari rasa peduli dan rasa tanggung jawab serta perhatian seorang warga negara terhadap kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara-nya dari suatu potensi b. Globalisasi, resesi global, kejahatan lintas negara, HAM, korupsi, terorisme, proxy war, separatisme, bencana alam, krisis air, energi, serta pangan, kejahatan siber, kejahatan lintas negara, dan perubahan iklim adalah beberapa isu kontemporer yang harus dengan tanggap diantisipasi secara responsif dan komprehensif oleh ASN sebagai abdi negara dalam c. Perubahan lingkungan strategis adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari, menjadi bagian dari perjalanan peradaban Untuk menganalisis lebih lanjut tentang pemberantasan korupsi jangka panjang, Saudara diminta melakukan analisis reflektif tentang rasional Mengapa dan Implikasi Bagaimana hambatan-hambatan pemberantasan korupsi, kemudian melakukan inventarisasi solusi kreatif dan kekinian dalam kerangka kerja nilai-nilai dasar Bela Negara melalui diskusi pasangan Think, Pair, Share atau kelompok kecil Buzz-Group Discussion. Dalam kesempatan diskusi tersebut Saudara dapat memberikan contoh ilustrasi verbal, grafis, piktorial/ilustrasi/rujuk-silang ke sumber digital sebagai penguatan Cross-referencing dan/atau perluasan substansi atau proses yang perlu Umpan Balik dan Tindak Apakah Saudara sudah berdiskusi dan mengerjakan tugas kelompok Saudara? Jika sudah maka saudara sudah berhasil menyelesaikan materi pada materi kelima ini. Jika belum, maka saudara dapat membaca kembali materi tersebut. 6. Dr. Ir. Sugiarto Sumas, Widyaiswara Ahli Utama / Pusdiklat SDM Ketenagakerjaan [email protected] Deskripsi Mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan menganalisis substansi nilai-nilai wawasan kebangsaan, kerangka berpikir nilai-nilai Pancasila dan bela negara sebagai fondasi peningkatan kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan publik secara berkesinambungan sebagai wujud nyata bela Nilai -nilai Wawasan Nilai nilai Nilai nilai Bela Tujuan Setelah mengikuti pembelajaran ini Peserta diharapkan mampu menganalisis substansi nilai-nilai wawasan kebangsaan, kerangka berpikir nilai-nilai Pancasila dan bela negara sebagai fondasi peningkatan kinerja organisasi secara berkesinambungan sebagai wujud nyata bela Indikator 1. Peserta mampu menjelaskan substansi ceramah wawasan kebangsaan kepemimpinan Pancasila dengan memperhatikan potensi kearifan lokal oleh penceramah; 2. Peserta mampu menganalisis substansi nilai-nilai wawasan kebangsaan, wawasan nusantara dan ketahanan nasional kaitannya dengan visi dan tujuan Negara bagi pembangunan 3. Peserta mampu menjelaskan pemberantasan korupsi dan kesinambungan kinerja sebagai refleksi wawasan kebangsaan dan bela Negara; 4. Peserta mampu menginventarisasi solusi kreatif dan kekinian dalam kerangka kerja nilai Pancasila dan bela Negara dalam mengantisipasi hambatan pemberantasan korupsi dan kesinambungan kinerja organisasi sebagai wujud kewaspadaan nasional. 7. PELATIHAN KEPEMIMPINAN ADMINISTRATOR
MaknaProklamasi Bagi bangsa Indonesia yaitu : Lahirnya negara dan bangsa Indonesia. Sebagal puncak perjuangan pergerakan anti penjajahan. Dimulainya revolusi Indonesia yaltu perpindahan kekuasaan dari penjajah kepada pemerintah Indonesia. Sebagal sumber hukum lahirnya hukum nasional dan berakhirna hukum kolonial. Jakarta - Nasionalisme adalah sikap atau semangat yang harus dimiliki setiap warga negara Indonesia dalam mencintai tanah airnya. Apa arti dan tujuan nasionalisme?Secara etimologis, kata nasionalisme berasal dari kata nationalism dan nation dalam bahasa Inggris. Dalam studi semantik kata nation tersebut berasal dari kata Latin yakni natio yang berakar pada kata nascor yang bermakna 'saya lahir', atau dari kata natus sum, yang berarti 'saya dilahirkan'.Dalam perkembangannya kata nation merujuk pada bangsa atau kelompok manusia yang menjadi penduduk resmi suatu negara dalam mencintai tanah NasionalismeDikutip dari laman resmi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pusat Statistik, berdasarkan pengertiannya, nasionalisme juga dibedakan menjadi nasionalisme dalam arti sempit dan itu, ada juga pengertian lain dari para ahli yakni sebagai Nasionalisme dalam arti sempitPerasaan kebangsaan atau cinta terhadap bangsanya yang sangat tinggi dan berlebihan sehingga memandang rendah terhadap bangsa Nasionalisme dalam arti luasPerasaan cinta yang tinggi atau banggga terhadap tanah air dan tidak memandang rendah bangsa Menurut KBBINasionalisme adalah paham ajaran untuk mencintai bangsa dan negara Ensiklopedi Nasional IndonesiaNasionalisme adalah paham kebangsaan yang tumbuh karena adanya persamaan nasib dan sejarah serta kepentingan untuk hidup bersama sebagai suatu bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, demokratis dan maju dalam satu kesatuan bangsa dan negara serta cita-cita bersama guna mencapai, memelihara dan mengabdi identitas, persatuan, kemakmuran dan kekuatan atau kekuasaan negara bangsa yang bersangkutan5 Menurut Hans KohnNasionalisme adalah suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara NasionalismeNasionalisme hadir bukan tanpa alasan, melainkan ada tujuan di baliknya. Berikut ini tujuan Menjamin kemauan dan kekuatan mempertahankan masyarakat nasional melawan musuh dari luar sehingga melahirkan semangat rela berkorban- Menghilangkan Ekstremisme tuntutan yang berlebihan dari warga negara individu dan kelompok.Contoh Sikap Nasionalisme- mencintai alam dengan menjaga kebersihan lingkungan sekitar- menciptakan kerukunan antar lingkungan, suku, dan agama- taat terhadap hukum negara- selalu melestarikan budaya dengan bangga- berusaha mempertahankan produk dalam negeri- membanggakan negara di kancah duniaDetikers, sudah paham pengertian nasionalisme adalah apa kan? Selamat belajar! Simak Video "Google Sediakan 11 Ribu Beasiswa Pelatihan untuk Bangun Talenta Digital" [GambasVideo 20detik] pay/pay Memilikiwawasan kebangsaan berarti akan semakin mencintai negaranya. Sekolah yang Anda pilih untuk buah hati juga akan berperan sangat penting dalam proses memupuk wawasan kebangsaan pada anak. Maka dari itu, pilihlah SMA swasta terbaik seperti SMA Dwiwarna (Boarding School) yang juga membekali anak dengan wawasan kebangsaan yang baik.Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. [caption id="attachment_224105" align="alignleft" width="118" caption="Merdeka !!!"][/caption] Beban semantik penyebab terpuruknya wacana kebangsaan Kata ’’kebangsaan’’ maupun kata ’’demokrasi’’ adalah dua kata dengan beban semantik yang sangat berat. Ada bertumpuk makna dan segudang tanya yang tersembunyi di balik kedua kata itu. Kerumitan semantika ’’kebangsaan’’ dan ’’demokrasi’’ membuat orang awam cenderung tidak tertarik untuk mengikuti wacana ’’demokrasi’’ apalagi ’’kebangsaan’’. Iklan mie keriting yang kemudian diadopsi oleh salah satu tim sukses kontestan Pemilihan Presiden merupakan contoh pemelintiran semangat ’’kebangsaan’’ untuk kepentingan bisnis dan politik praktis. Potongan syair iklan itu berbunyi ’’Dari Sabang sampai Merauke, dari Ambon sampai ke Talaud. Indonesia tanah airku......’’ Ada lagi pemelintiran serupa oleh sebuah partai politik, tetapi sekarang tidak muncul lagi di televisi. Kata lain yang menunjuk kepada makna ’’kebangsaan’’ adalah nasional, nasionalitas dan nasionalisme. Kata ’’kebangsaan’’ sebagai pemaknaan kata ’’nasionalitas’’ berarti jatidiri sebagai bangsa, sedangkan ’’kebangsaan’’ sebagai pemaknaan kata ’’nasionalisme’’ berarti semangat kebangsaan. Adapun kata ’’kebangsaan’’ yang merujuk kepada kata ’’nasional’’ menunjukkan sifat kebangsaan. Kata ’’demokrasi’’ juga memikul beban semantik yang sangat berat. Beban semantik kata ’’demokrasi’’ masih ditambah lagi dengan cara pemaknaan kata ’’demokrasi’’ yang sangat tergantung kepada konteksnya. Pengertiankata ’’demokrasi’’ di Amerika Serikat berbeda dengan pengertian kata ’’demokrasi’’ di Rusia. Pengertian kata ’’demokrasi’’ bagi para politikus berbeda maknanya dengan pengertian kata ’’demokrasi’’ bagi para ilmuwan maupun penggiat lembaga swadaya masyarakat. Konsep Bangsa yang Rancu Kata ’’kebangsaan’’ berasal dari kata ’’bangsa’’. Kata ’’bangsa’’ dalam bahasa Indonesia sehari-hari sering diperkaya dengan kata-kata lain seperti anak bangsa, suku bangsa, elemen bangsa, komponen bangsa, warga bangsa, wakil-wakil bangsa [periksa teks Naskah Proklamasi] dan juga hak bangsa [periksa teks Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 1 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria/UUPA]. Sering pula kata ’’bangsa’’ dikacaukan penggunaannya dengan kata rakyat, konstituen, penduduk, warganegara, warga masyarakat dan publik. Maka lengkaplah kerumitan semantika ’’kebangsaan’’ dan ’’demokrasi’’ sehingga orang awam dijamin tidak tertarik untuk mengikuti wacana atau diskursus tentang ’’demokrasi’’ apalagi ’’kebangsaan’’. Kata Menjamin Adanya "Sesuatu" Kita menghindarkan diri agar tidak terjebak di dalam permasalahan semantika di atas. Apapun kerumitannya, pada tataran filsafat bahasa kedua kata tersebut dapat dikatakan telah memberikan jaminan akan adanya sesuatu yang disebut ’’kebangsaan’’ dan sesuatu yang disebut ’’demokrasi’’. Dalam tulisan ini, kedua kata kunci itu dipergunakan untuk mengenang kembali [retrospeksi] peristiwa Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia yang terjadi 65 tahun silam. Pemilihan kedua kata itu dimaksudkan untuk menelisik apakah kata ’’kebangsaan’’ masih sakti dan seberapa pentingkah kata ’’kebangsaan’’ itu bagi Indonesia setelah 65 tahun Proklamasi Kemerdekaan Kebangsaan. Bagaimana konsep kebangsaan itu di-install oleh para perumus konstitusionalisme Indonesia asli dan apakah kini konsep kebangsaan itu mengalami reinstall atau justru hilang dari instalasi ketatanegaraan asli Indonesia. Untuk mendampingi kata ’’kebangsaan’’ dipilih kata ’’demokrasi’’dengan pemikiran bahwa konsep yang terkandung dalam kata ’’demokrasi’’ pada wacana dan diskursus politik mutakhir terasa meminggirkan konsep lain, termasuk juga meminggirkan konsep kebangsaan. Kebangsaan sebagai Fitur Aktivasi dan Demokrasi sebagai Fitur Operasi dari sebuah Sistem Kekuasaan Kedua konsep itu bagi Indonesia berkaitan erat. Kebangsaan merupakan basis legitimasi para tokoh pejuang kemerdekaan untuk memproklamirkan Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia. Ini merupakan basis legitimasi untuk suatu kolektivitas politik yang berasal ’’dari dalam’’ dan ’’oleh orang dalam’’, serta ’’untuk orang dalam’’ negeri sendiri maupun orang luar. Dengan basis legitimasi itulah sebuah komunitas politik berupa bangsa ada dan diakui oleh bangsa lain. Ia merupakan kekuatan internal bagi komunitas politik itu. Demokrasi pada dasarnya merupakan basis legitimasi kekuasaan yang bertumpu kepada prinsip ’’berasal dari rakyat’’, ’’oleh rakyat’’ dan ’’untuk rakyat’’. Dalam perspektif pemikiran ini, hubungan antara konsep kebangsaan dengan konsep demokrasi terbentuk karena adanya sebuah kontinuum kekuasaan, dimana konsep kebangsaan dapat diibaratkan sebagai fitur aktivasi sedang demokrasi adalah fitur operasi dari sebuah kekuasaan. Sebagai fitur operasi, mustahil konsep demokrasi sebagai basis legitimasi sistem kekuasaan di Indonesia dapat dijalankan jika konsep kebangsaan Indonesia itu tidak jika konsep demokrasi itu tetap berjalan tetapi tidak dalam kerangka Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia, maka demokrasi itu adalah demokrasi yang telah mengkhianati konsep kebangsaan Indonesia atau dengan kata lain Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 harus di-reset seperti yang terjadi di Uni Soviet untuk dan atas nama demokrasi. Sebagai fitur aktivasi dari sebuah kontinuum kekuasaan, konsep kebangsaan haruslah terus menerus di-update dan di-reconfigurasi secara berkala sambil terus mengikuti perkembangan jaman, sehingga fitur aktivasi itu tetap sakti untuk menjadi pembeda yang jelas antara kekuasaan kolonial dan kekuasaan berdasarkan Kemerdekaan Kebangsaan. Ibarat telepon seluler, ia menjadi titik penentu perpindahan antara operator yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu, penyelenggaraan kekuasaan yang melanggengkan sistem kekuasaan kolonial adalah sebuah kekuasaan yang tidak autenticated [=tidak terjamin keasliannya] terhadap Kemerdekaan Kebangsaan dan oleh karena itu aktivasinya harus ditolak atau operasinya harus diblokir. Kebangsaan sebagai Sebuah Kontinuum Kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu sendiri dari segi sejarahnya merupakan simpul terpenting dari sebuah kontinuum konsep kebangsaan. Konsep kebangsaan itu mula-mula merupakan percikan-percikan kesadaran Boedi Oetomo 1908, berkembang menjadi platform perjuangan “Manifesto Politik” tahun 1925 oleh Perhimpunan Indonesia dan Sumpah Pemuda 1928. Pada Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dan Pembukaan UUD 1945 konsep kebangsaan disempurnakan secara politik dengan mendudukkan bangsa sebagai subyek hukum. Pada perkembangan selanjutnya, konsep kebangsaan menjadi basis tata negara dan tata pemerintahan dalam UUD 1945, GBHN, UUPA dan lain-lain di mana terdapat proses pelembagaan institusionalisasi yang mengkonkretkan bangsa sebagai subyek hukum tatanegara Indonesia, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR dalam konstruksi hukum UUD 1945 sebelum diamandemen. Masalah Reconfigurasi dan Ubiquity Konsep Kebangsaan Pemikiran konstitusionalisme asli Indonesia yang terdapat dalam UUD 1945 sebelum amandemen mendudukkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang anggotanya mencerminkan penjelmaan seluruh rakyat atau Vertretungsorgen des Willens des Staatsvolkes Cfr. Pasal 2 Ayat 1 UUD 1945 dan penjelasannya serta Penjelasan Umum III/3, sehingga lebih merupakan mayoritas perwakilan bukan perwakilan mayoritas dan mempunyai kewenangan menetapkan haluan negara dengan memperhatikan dinamika jaman Cfr. Pasal 3 UUD 1945 dan penjelasannya serta Penjelasan Umum III/3. Kedudukan MPR yang demikian itu memungkinkannya untuk bertindak sebagai proxy yang berhak membuka jalur kekuasaan, menolak aktivasi atau memblokir operasi kekuasaan apabila kekuasaan itu tidak sejalan dengan Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia. Di samping itu, kewenangannya untuk menetapkan haluan negara dengan memperhatikan dinamika jaman merupakan fitur penting untuk me-reconfigurasi dan meng-update konsep kebangsaan dalam rangka mengharmonisasikan dinamika kebangsaan dan demokratisasi serta menjaga ubiquity konsep kebangsaan dalam setiap jenjang kekuasaan sehingga semangat kebangsaan terasa hadir di mana-mana. Dengan sebuah mode ekspresi wacana berupa pekik MERDEKA nb tangan tidak perlu mengepal tetapi cukup melambai saja, saya ucapkan Dirgahayu Indonesia, Negeri dan Bangsaku. Sumber gambar Lihat Sosbud Selengkapnya
Konsepidentitas nasional menurut pendekatan yuridis dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) pada Bab XV tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan Pasal 35, 36A, 36 B, dan 36 C. Bendera Negara Indonesia, Bahasa Negara, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan merupakan identitas nasional bagi negara-bangsa Indonesia.Erlina Nur Azizah Politik Monday, 10 Jan 2022, 1224 WIB Penulis Erlina Nur Azizah Kepemimpinan nasional Indonesia di tengah percaturan internasional pada saat ini sangat penting kita cermati bersama di tengah-tengah berjalannya demokrasi liberal dan transparansi. Berjalannya demokrasi yang ditandai adanya pelaksanaan pemilihan langsung,sistem ini dipilih sebagai suatu memilih pemimpin baik nasional maupun daerah yang dianggap memilih pemimpin secara langsung ini sesungguhnya mulai diadopsi pada tahun 2004. Pemilihan secara langsung ini dimaksudkan sebagai mekanisme warga negara untuk menentukan sendiri pemimpin yang dianggap lebih cakap,jujur dan dapat ini menurut para pengamat merupakan suatu bentuk perkembangan yang positif dibandingkan sistem yang terdahulu,karena telah mampu merubah panggung politik Donald K Emmerson mengemukakan; panggung politik pada masa orde baru hanya dikuasai sekelompok kecil elit di di panggung politik relatif tertutup dan tidak melibatkan interaksi dengan” penonton atau rakyat”,bahkan para aktor politik itu tidak banyak peduli apakah aktingnya tersebut disukai atau tidak oleh “penonton atau rakyat” Jawa Pos 3 januari 2011. Setelah pemerintah reformasi berhasil melaksanakan pemilihan langsung pada tahun 2004 yang ditandai dengan terpilihnya Presiden Susilo Bambang Yudoyono,dunia luar langsung merespon positif dengan berjalannya sistem telah terpilihnya kepemimpinan nasional yang tepat, Indonesia dapat menempati posisi terhormat di dunia internasional. A. Kepemimpinan dan Perubahan Sosial Peran dan fungsi kepemimpinan menurut Robert Kreitner dan Angelo Kinicki adalah bagaimana pemimipin dapat melakukan perubahan sosial yang berarti bagi kemajuan sebuah bangsa, merubah nasib rakyat dari keterpurukan hidup kepada kelayakan hidup better life sebagai manusia, dari keterpurukan ekonomi kepada perekonomian yang meningkat, sehingga hajat hidup rakyat dapat meningkat dengan baik, dari ketimpangan sosial social inequality pada keseimbangan hidup yang layak social equality, dari banyaknya buta hurup menjadi melek baca kepada kecerdasan yang bermakna, dari pendidikan yang dibangun dapat menumbuhkan SDM yang handal, unggul dan tangguh, dari gizi buruk kepada nilai gizi yang sehat dan kesehatan yang lebih layak, dari kekumuhan kepada kebersihan dan kelayakan hunian menuju kedamaian, keadilan dan kesejahteraan rakyat. Jadi, tuntutan perubahan itu meliputi berbagai aspek, baik sosial, ekonomi, politik, budaya, pendidikan, sains dan teknologi, kesehatan, lapangan pekerjaan dan lain-lain. Jika para pemimpin tidak mampu melakukan perubahan-perubahan yang berarti dalam membangun kesejahteraan rakyat yang lebih layak, sebaiknya berpikirlah, tidak usah tampil menjadi pemimpin’ apalagi dengan memaksakan diri tanpa ada kemampuan mental dan intelektual serta leadership yang tangguh. Pemimpin dituntut memiliki sikap mental yang berani dalam menegakkan undang-undang demi harkat dan martabat bangsa. B. Kepemimpinan Visioner Kepemimpinan visioner adalah kepemimpinan yang dapat merekonstruksi serta memproyeksikan Rencana Strategis Jangka Panjang ke depan. Ada tahapan perioritas yang harus diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan rakyat. Negara dan pemerintahan perlu membangun visi dan misi negara, sehingga arah kehidupan bangsa Indonesia dari sudut Ipoleksosbudhankamnas ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan nasional terjabarkan secara nyata serta menjadi kebijakan para pemegang kekuasaan dalam penyelenggaraan negara. Kepemimpinan visoner harus dapat menjawab dan merubah keadaan serta mampu mengembalikan harkat dan martabat bangsa. C. Kepemimpinan Berbasis Kompetensi Kepemimpinan berbasis kompetensi pada dasarnya adalah kepemimpinan yang didasarkan kualitas mental dan intelektual serta nilai akademik yang tangguh dan unggul sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, the right man on the place’ orang yang berkualitas secara akademik dan leadership ditempatkan secara tepat dan proporsional. Penempatan jabatan pada posisi strategis yang berdasar kompetensi dan keahliannya akan membawa misi perubahan, keberkahan dan keselamatan, namun manakala sebaliknya akan berakibat buruk serta menjadi bumerang terhadap keadaan. D. Kepemimpinan Berbasis Imtak Kepemimpinan berbasis imtak iman dan takwa adalah modal dasar yang kuat dalam membangun suatu pekerjaan work building. Ibarat sebuah bangunan, maka fondasi yang kuat itu sangat menentukan kokohnya sebuah bangunan, apabila fondasi bangunan itu kurang kuat, maka kondisi bangunan tersebut bisa rapuh dan roboh. Begitu juga manusia, apabila memiliki iman dan takwa yang kuat dan tangguh, maka sikap hidup dan pola pikirnya tegak lurus istiqomah dan tidak dapat dipengaruhi oleh gerakan syaithoniyah yang selalu membuat orang was-was dan ragu QS. An-Naas 1-6. 1. Kepemimpinan Birokrasi Negara Kepemimpinan birokrasi dapat didefiniskan sebagai suatu proses mempengaruhi para pegawai untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, dan mengarahkan organisasi agar lebih kompak dan kondusif, dengan cara menerapkan konsep, nilai, etika, karakter, pengetahuan dan ketrampilan. Fenomena Kepemimpinan Birokrasi • Pemimpin birokrasi bekerja belum digerakkan oleh visi misi masih berpatokan pada peraturan yang kaku • Pemimpin birokrasi mengendalikan kewenangan formal, kekuasaan jadi kekuatan dalam menggerakkan bawahan • Pemimpin birokrasi masih memiliki kompetensi rendah, hal ini disebabkan pola promosi kurang memperhatikan kompetensi pejabat yang diangkat • Lemahnya akuntabilitas pemimpin birokrasi Di Indonesia, fenomena pimpinan yang bukan pemimpin masih banyak ditemukan pada organisasi birokrasi pemerintahan. Hal ini terjadi karena sistem promosi kepegawaian birokrasi kita, seperti diindikasikan Kwik Kian Gie 2003, masih belum sepenuhnya berdasarkan keahlian merit-based promotion, tetapi masih diwarnai oleh hubungan kepartaian spoil atau keluarga nepotism, sistem karir career, prestasi kerja performance, atau bahkan perlindungan patronage Sianturi, 1984. Jadi jangan heran, kalau pada suatu lembaga pemerintah ditemukan seorang kepala unit yang hanya bisa memerintahkan ini-itu, tanpa tahu bagaimana seharusnya memimpin pegawainya. Terdapat sepuluh karakteristik kepemimpinan birokrasi transaksional dalam lingkup organisasi pemerintahan sebagai berikut 1. Berdasarkan transaksi Kepemimpinan birokrasi bertindak atas dasar transaksi atau pertukaran antara jabatan dan kinerja, gaji dan pekerjaan, kerja keras dan bonus, dsb. 2. Kejelasan aturan Pedoman dan aturan pelaksanaan tugas dan pekerjaan disusun secara jelas dan ditetapkan untuk ditaati oleh setiap pegawai.. 3. Orientasi pada pengawasan Mengawasi dan memantau tugas dan pekerjaan secara ketat dalam rangka mencapai tujuan jangka pendek. 4. Anti perubahan Menolak setiap perubahan yang berasal dari luar sistem organisasi karena khawatir akan merusak tatanan kelembagaan yang telah ditetapkan. 5. Orientasi pada jabatan dan kekuasaan Mengembangkan budaya kekuasaan, loyalitas pada atasan, hierarki hubungan atasan-bawahan, dan komunikasi bottom-up 6. Fokus pada pekerjaan Mengarahkan pegawai untuk fokus pada penyelesaian tugas dan pekerjaan, sehingga mereka tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri. 7. Kewenangan atasan mutlak Tidak ada pemberdayaan pegawai karena kewenangan untuk mengambil keputusan mutlak pada pimpinan. 8. Pembatasan kreatifitas pegawai Pegawai diatur dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan, sehingga mereka tidak dapat mengembangkan kreatifitas dan inovasi. 9. Individualitas kerja Kerja sama antar pegawai tidak dianjurkan, sehingga muncul persaingan tak-sehat dan saling curiga-mencurigai di antara mereka. 10. Disharmoni organisasi Hierarki kekuasaan, formalitas hubungan, komunikasi bottomup, dan absennya kerjasama antara pegawai mengakibatkan ketidak-kondusifan organisasi. Penulis adalah Mahasiswa Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta kepemimpinan indonesia kepemimpinan Disclaimer Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku UU Pers, UU ITE, dan KUHP. Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel. Berita Terkait Terpopuler di Politik.
makna negara dan kebangsaan bagi kepemimpinan nasional
